Komisi IV Tinjau Kesiapan Bulog Lakukan Transformasi Kelembagaan Tidak Fokus ke Bisnis

14-11-2024 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Riyono saat diwawancara usai meninjau Gudang Bulog di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Foto: Ridwan/vel

PARLEMENTARIA, Sidoarjo – Tim Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Gudang Bulog di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Kunjungan tersebut dalam rangka untuk meninjau persiapan transformasi Bulog memiliki peran yang lebih besar.

 

“Yaitu, tidak hanya berfungsi sebagai penyangga pangan, tetapi juga stabilisasi pangan, juga termasuk menyediakan persediaan pangan untuk nasional. Sejauh mana mereka siap mengemban tugas berat ini,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI Riyono kepada Parlementaria, di sela-sela pertemuan Komisi IV DPR RI dengan Bulog di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (13/11/2024).

 

Menurutnya,  Bulog hanya menguasai 6 persen peredaran beras secara nasional dan 94 persen beras itu ada di masyarakat. Di sisi lain, pemerintah dinilai belum memiliki sistem logistik nasional, khususnya untuk beras dan produk-produk strategis lain.

 

“Sehingga, kita dorong hari ini Bulog untuk mereka siap secara teknis kelembagaan mereka, kemudian di tengah kondisi harga sekarang mereka juga siap operasi pasar dan sekaligus mereka persiapkan diri untuk kewenangan yang lebih,” jelas Politisi Fraksi PKS ini.

 

Legislator dari Dapil Jatim VII ini menambahkan, secara prinsip, Bulog selama mengalami dualisme. Di satu sisi, mereka mendapatkan penugasan melalui Public Service Obligation (PSO), namun di sisi lain juga harus mencari untung karena tergolong sebagai BUMN. Padahal, tambahnya, kalau dari sisi bisnis, ceruknya hanya kecil, yaitu enam persen.

 

Bahkan, menurutnya, di era Dirut yang lama, kerugian Bulog dapat mencapai triliunan rupiah karena terkait dengan penganggaran sehingga untuk pengadaan harus dengan bunga yang tinggi.

 

Sehingga, Komisi IV, tegasnya, mendukung penguatan kelembagaan Bulog. Bulog ke depan tidak lagi seperti sekarang yang bersifat operator dan regulator ditangani oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). “Bahkan sebenarnya usul saya yang urus Pangan ini ada kementerian tersendiri, bukan sekadar Badan. Bulog menjadi badan urusan nasional yang fokus jangan bisnis tapi fokus penyangga pangan nasional, kedua stabilisasi harga, ketiga penyerap harga petani,” pungkasnya. (rdn)

BERITA TERKAIT
Komisi IV: Harusnya Menhut Bersikap Tegas Kawasan Hutan Lindung Jadi PSN di PIK 2
08-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pembangunan kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pariwisata Tropical Coastland diPantai Indah Kapuk(PIK) 2 menjadi polemik, khususnya ketika...
Ancaman Deforestasi, Firman Sayangkan Buka Lahan 20 Juta Hektare Hutan untuk Sumber Pangan
08-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo merasa prihatin atas terancamnya luasan serta kelestarian hutan Indonesia. Keprihatinan...
Cegah Korupsi, Arif Rahman: SOP dan Tata Kelola Program MBG Harus Transparan
08-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden...
Slamet Ingatkan Program Buka Lahan Hutan 20 Juta Ha Agar Dirancang Matang
08-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta – Rencana pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membuka lahan hutan seluas 12 hingga 20...